P R O P O
S A L
PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KAMPUNG WAENA DISTRIK HERAM
KOTA JAYAPURA
Oleh :
SAVERIUS
FRANSISKUS MOTE
NPM :
121163402120069
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM
STUDI EKONOMI
JURUSAN
EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS
EKONOMI
UNIVERSITAS
OTTOW GEISSLER PAPUA
JAYAPURA
2016
Persetujuan
Bimbingan
PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KAMPUNG WAENA DISTRIK HERAM
KOTA JAYAPURA
dipersiapkan
dan ditulis oleh
SAVERIUS
FRANSISKUS MOTE
NPM :
121163402120069
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
Disetujui
pada:
Hari :
Tanggal :
Bulan :
Tahun :
2016
Telah
Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing
Seminar Ekonomi Pembangunan
Drs.Jonathan Kakisina,MSi
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR
BELAKANG
Kemiskinan
merupakan salah satu problem yang muncul dalam kehidupan masyarakat khususnya
di negara-negara yang sedang berkembang. Dalam kehidupan sehari di masyarakat,
kemiskinan adalah suatu yang nyata adanya bagi mereka yang mereka yang
tergolong miskin, mereka sendiri merasakan dan menjalani kehidupan dalam
kemiskinan tersebut.
Kemiskinan
lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup
yang pokok, seperti pangan, papan, pakaian, sebagai tempat berteduh, Emil Salim
(1982:326) menyatakan bahwa mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan
apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling
pokok, seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain.
Suparlan
(1981:326) menyatakan kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup
yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau
segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam
masyarakat. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak
pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga
diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.
Kemiskinan
bukanlah suatu yang terwujud sendiri terlepas dari aspek-aspek lainnya, tetapi
kemiskinan itu terwujud sebagai hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada
dalam kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut, terutama adalah aspek sosial dan
ekonomi.
Aspek
sosial ialah adanya ketidaksamaan sosial diantara sesama warga masyarakat yang
bersangkutan seperti perbedaan suku bangsa, ras, kelamin, usia, yang bersumber
dari corak sistem pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud
dengan aspek ekonomi ialah, adanya ketidaksamaan diantara sesama warga
masyarakat dalam hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pengalokasian
sumber-sumber daya ekonomi.
Para
ahli ilmu-ilmu sosial umumnya berpendapat bahwa sebab utama yang melahirkan
kemiskinan ialah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang
bersangkutan. Sistem ekonomi ini tercermin dalam berbagai pramata yang ada
dalam masyarakat tersebut, yaitu suatu sistem antar hubungan peranan-peranan
dan norma-norma yang terorganisasi untuk usaha-usaha penentuan
kebutuhan-kebutuhan sosial utama yang dirasakan perlunya dalam
masyarakat.Ellis(1984:242-245),Kemiskinan adalah kekurangan sumberdaya yang
dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.
Kemiskinan
itu pada hakekatnya langsung berkait dengan sistem masyarakat secara menyeluruh
dan bukan hanya ekonomi atau politik, sosial dan budaya. Sehingga penanganannya
harus berlangsung secara menyeluruh dengan strategi yang mengandung
kaitan-kaitan semua aspek dan perikehidupan manusia. Biasa dimulai dengan resep
ekonomi, kemudian ditunjang oleh tindakan sosial dan politik yang nyata. Namun
demikian, dalam kenyataannya bahwa masalah memerangi kemiskinan sering kali
menjadi suatu masalah perdebatan diantara mereka yang merasa ada kaitannya
dengan masalah tersebut yaitu berkaitan dengan cara dan sasarannya.
Pendapat
lain ada yang mengatakan, bahwa usaha memerangi kemiskinan hanya dapat berhasil
kalau dilakukan dengan cara memberikan pekerjaan yang memberikan pendapatan
yang layak kepada orang-orang miskin. Karena dengan cara ini bukan hanya
tingkat pendapatan yang dinaikan, tetapi harga diri sebagai manusia dan sebagai
warga masyarakat dinaikkan, seperti warga masyarakat lainnya. Dengan lapangan
kerja dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja dan merangsang
berbagai kegiatan di sektor-sektor ekonomi lainnya.(Friedman dalam Suharto,dkk
2004:6)
Karena
kemiskinan diantaranya disebabkan oleh struktur ekonomi, inti pokok dari
struktur adalah realisasi hubungan antara subyek dan obyek, diantara
subyek-subyek, komponen-komponen yang merupakan bagian dan suatu sistem. Maka
permasalahan struktur yang penting dalam hal ini adalah pola relasi. Ini
mencakup masalah kondisi dan posisi komponen (subyek-subyek) dari struktur yang
bersangkutan dalam keseluruhan tata susunan atau sistem dan fungsi dari subyek
atau komponen tersebut dalam keseluruhan fungsi dan sistem. Pola relasi dari struktur ini, yang urgen adalah struktur
dalam soal sosial – ekonomi meskipun struktur lainnya
menentukan.(Sayogyo,1978:328)
Secara
analog dapat ditentukan pola-pola relasi dalam bidang ekonomi. Dengan demikian
kemiskinan berkaitan langsung dengan sistem kemasyarakatan secara menyeluruh,
dan bukan hanya masalah ekonomi atau politik atau sosial – budaya. Maka
penanganannya harus berlangsung secara komperensif, dengan suatu strategi yang
mengandung kaitan-kaitan dari semua aspek dan perikehidupan manusiawi.
Pada
dasarnya siasat pembangunan dalam menanggulangi kemiskinan dapat dikelompokkan
menjadi dua yang secara tidak langsung dan secara langsung.
Siasat
pembangunan yang menggunakan cara tidak langsung dalam mengatasi kemiskinan
berdasarkan pada pemikiran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan
untuk memperbesar “Kue Ekonomi Nasional”
bila barang dan jasa yang tersedia dalam sistem telah lebih dari cukup maka
melalui proses Trickle Down Effect dapat terbagi pada seluruh anggota
masyarakat termasuk kaum miskin. Pandangan inilah yang digunakan mengikut
aliran klasik sebagai cara penganggulangan kemiskinan (Moeljarto, 1995 : 32).
Berdasarkan
pengalaman di India dan Palestina, Mahbub UI Hag (1976) berpendapat bahwa
memerangi kemiskinan dengan cara tidak langsung yaitu melalui Trickle Down Effect ternyata menimbulkan
makin parahnya kesenjangan pendapatan. Pembangunan seharusnya bertitik tolak
pada serangan langsung terhadap kemiskinan dimana salah satunya adalah
pendekatan kebutuhan dasar.
Model
kebutuhan dasar yang lahir dari prakarsa Gunnar Myrdal dalam karyanya “Asia
Drama” juga mendapatkan dorongan dari Ilo World Emplomment Comference di Jinewa
1976 (Moeldjarto, 1995 : 34) dan juga dari UI Hag (1976). Model ini merupakan
penganjur program kesejahteraan (dan bantuan) bagi orang miskin.
Arti
pemenuhan kebutuhan dasar juga diungkapkan oleh Gunnar – Adler – Karrisson
(1978) dalam Ala (1996 : 35) sebagai berikut “Kemiskinan absolute harus di
hapus karena ia menimbulkan penderitaan bagi manusia oleh karena itu kebutuhan
pokok kaum miskin yang minimum harus bisa dipenuhi”.
Menurut
Korten (1983 : 21) dalam Moeldjarto (1995 : 41) : “Model kebutuhan dasar
mendesain kaum miskin sebagai penerima pasif apapun cara, waktu dan tempat yang
ditentukan birokrasi, jelas hal ini tidak menciptakan lingkungan yang
manusiawi”.
Oleh
karena itu diperlukan modal pembangunan yang mampu mempromosikan kekuatan
manusia, bukan mengabdikan ketergantungan masyarakat (miskin) terhadap
pemerintah (Holln Stainer, 1986 : 59 dalam Moeldjarto 1995 : 39). Untuk itu
partisipasi menjadi satu komponen yang harus ada dalam pembangunan sosial.
Karena melalui partisipasi kemampuan manusia dan perjuangan mereka untuk
membangkitkan dan menopang kebutuhan kolektif menjadi kuat.
Dalam
konsep kelangsungan hidup, pembangunan harus berusaha memenuhi kebutuhan
sebanyak mungkin orang untuk kebutuhan : pangan, sandang, perumahan, kesehatan,
dan keamanan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan-kebutuhan tersebut diperlukan
sebagai prasyarat untuk dapat hidup layak sebagai manusia (Goulet, 1973 : 124
dalam Moeldjarto, 1995 : 9).
Sebagai
konsekwensinya, diperlukan partisipasi penuh dari masyarakat dalam
program-program pembangunan yang menggunakan “People Central Modal”, selain
untuk mendapatkan komitmen, juga untuk mendapatkan informasi berharga dari
masyarakat yang seringkali tidak dimiliki pembuat kebijakan.
Tegasnya,
kelompok masyarakat miskin harus memiliki suara dalam penentuan
pemilihan-pemilihan akhir yang akan berpengaruh langsung terhadap kehidupan
mereka (Solichin A. Wahab, 1999:22). Karenanya diperlukan pemindahan
pengambilan keputusan dari pemerintah kepada masyarakat, untuk itu diperlukan
perubahan mendasar (reformasi) bukan hanya dalam struktur administrasi tapi
juga dalam struktur politik (Solichin A. Wahab, 1999:22).
1.2 PERUMUSAN
MASALAH
Pengentasan
kemiskinan masyarakat di negara Indonesia sudah menjadi program nasional
prioritas yang sedang digalakkan oleh pemerintah bersama rakyat melalui
berbagai kebijakan pembangunan. Sesuai dengan latar belakang tersebut diatas
penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :
1.3 PERSOALAN
PENELITIAN
1. Bagaimana bentuk pemberdayaan ekonomi yang
dilakukan masyarakat di Kampang Waena?
2. Bagaimana keadaan kemiskinan masyarakat di
Kampung Waeana?
3. Apakah imput program pemberdayaan ekonomi
mengatasi kemiskinan masyarakat Kampnug Waena?
1.4
TUJUAN PENELITIAN
4. Mengetahui bentuk pemberdayaan terhadap
masyarakat di Kampung Waena.
5. Mengetahui faktor penyebab kemiskinan di
Kampung Waena.
6. Mengetahui langkah / usaha mengatasi
kemiskinan di Kampung Waena.
1.5 MANFAAT
PENELITIAN
Adapun
manfaat penelitian ini menyangkut hal-hal sebagai berikut:
a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran terhadap masyarakat kampung waena guna pengambilan keputusan,
kebijaksanaan, serta strategi dalam rangka mengembangkan usaha perbangkan dalam
hal peningkatan tabungan dalam masyarakat
b. Hasil penelitian ini merupakan suatu lambaran
kepada masyarakat kampung waena tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat
terpengaru terhadap tabungan masyarakat kampung waena.
c. Merupakan sumbangan pemikiiran menaganalisis
dana masyarakat kampung waena sehinga, dapat dipakai pemerintah daerah sebagai
pemikirean untuk pengelola dana sebagai investasi dalam mengembangkan kampun
waena.
1. Memberikan sumbangan pikiran kepada pihak
yang berkompeten.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
membuka usaha.
3. Memberikan informasi kepada pihak terkait
tentang kebutuhan dari masyarakat.
4. Bagi peneliti,mengetahui masalah dan
kebutuhan masyarakat yang ada di suatu daerah.
BAB II
TINJAUAN
PUSTAKA
2.1 PENGERTIAN
Pemberdayaan
atau pemberkuasaan (empowerment),
berasal dari kata “power” (kekuasaan
atau keberdayaan). Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai
kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat
orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan niat
mereka.
Pemberdayaan
menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga
memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber-sumber
produktif yang dapat meningkatkan pendapatan serta berpartisipasi dalam proses
pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.
Pemberdayaan
adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berprestasi
dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian serta
lembaga yang mempengaruhi kehidupan. Pemberdayaan menekankan bahwa orang
memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk
mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatian
(Parson, et.al, 1949:175).
Pemberdayaan
adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunikasi diarahkan agar
mampu menguasai kehidupan (Rappaport, 1984:236).
Pemberdayaan
pada intinya membahas bagimana individu, kelompok atau pun komunitas berusaha
mengkontrol kehidupan mereka dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai
dengan keinginan (Sharldow, 1998:h.32).
Pemberdayaan
adalah sebuah proses dan tujuan sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian
untuk memperkuat atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk
individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.
Sebagai
tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh
sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau
mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik yang
bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu
menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berprestasi dalam kegiatan
sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.
Pemberdayaan
mencakup berbagai kegiatan dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik
untuk meningkatkan kekuatan, kemandirian dan peranan dalam kehidupan
kemasyarakatan dan kenegaraan menuju kehidupan yang cerdas, maju, adil,
sejahtera dan aman.
Pemberdayaan
melalui kelompok lebih efisien dan efektif, yang tercermin dari partisipasi
kaum miskin secara kelompok dalam menuntut kepentingan mereka. Pemberdayaan
kaum miskin adalah suatu proses perubahan dari situasi ketergantungan ke
situasi kemandirian.
Konsep
pemberdayaan kaum miskin tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang
berpusat pada rakyat. Paradigma ini adalah paradigma pembangunan yang
memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan pilihan kegiatan yang
paling sesuai bagi kemajuan mereka. Menurut pendekatan ini, setiap upaya
pembangunan perlu diarahkan pada penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan memperluas pilihan
yang dapat dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Pemikiran itu pada
dasarnya menempatkan masyarakat termasuk kaum miskin, sebagai pusat perhatian
dan sebagai pelaku utama reformasi dan pembangunan.
Pembangunan
yang berorientasi pada masyarakat memberikan kesempatan kepada setiap anggota
masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan
kesempatan yang sama dan menikmati hasil yang adil sesuai kemampuan. Pemberdayaan
kaum miskin bertalian erat dengan upaya penggulangan masalah-masalah
pembangunan, seperti halnya pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan.
Berbagai
pengertian mengenai Pemberdayaan pada intinya membahas bagimana individu,
kelompok atau pun komunitas berusaha mengkontrol kehidupan mereka dan
mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka,
(Sharldow, 1998:h.32). Dalam kesimpulannya, Sharldow menggambarkan bahwa
pemberdayaan sebagai suatu gagasan tidak berbeda dengan Biestek (1961) yang
dikenal di bidang pendidikan Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan nama
“Self-Determenatioan” prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan
sendiri apa yang harus dilakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi
permasalahan yang dihadapi.
2.2 PEMBERDAYAAN DI BIDANG EKONOMI
Kenaikan
pendapatan dari kelompok penduduk berpenghasilan tinggi dianggap perlu untuk
mobilisasi dana tabungan dan pemupukan modal. Kemampuan menabung dianggap erat
berhubungan dengan tingkat pendapatan semakin tinggi pendapatan seseorang
semakin besar pula kemampuannya menabung.
Peningkatan
pembangunan memungkinkan pemerataan hasil pembangunan yang lebih luas sehingga
bisa menjangkau kelompok penduduk berpendapatan rendah. Perkembangan meluasnya
pembagian pendapatan ini di kenal dengan trickle down effect. Kenyataan
memperlihatkan bahwa pada negara berkembang pola pembangunan tersebut tidak
selalu berhasil memecahkan masalah, pengangguran, kemiskinan dan pembagian
pendapatan yang tidak merata.
Dibidang
ekonomi, pemberdayaan adalah peningkatan pendapatan dan peranan ekonomi.
Peningkatan pendapatan menjadi langkah pertama pemberdayaan di bidang ekonomi.
Pendapatan yang meningkat memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan hidup, seperti
kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Tabungan
ini dapat dijadikan sebagai tambahan modal bagi setiap keluarga miskin,
sehingga pendapatan mereka dapat meningkat lebih tinggi. Dengan manajemen
keuangan yang baik, setiap pendapatan yang meningkat akan menjadi pendorong
peningkatan pendapatan. Proses peningkatan pendapatan yang berkelanjutan ini
dapat terjadi kalau peranan ekonomi juga ditingkatkan.
Pemberdayaan
dibidang ekonomi menjadi inti dari pemberdayaan kaum miskin. Pemberdayaan
dibidang kehidupan lainnya menjadi pendukung. Ukuran keberhasilan dari proses
pemberdayaan ekonomi secara adalah :
•
Peningkatan pendapatan yang melibatkan jumlah penduduk
miskin berkurang dari taraf hidup penduduk membaik.
•
Peranan ekonomi meningkat yang terlihat antara lain dari
perkembangan usaha, peningkatan tabungan, keikutsertaan dalam koperasi atau KUB
dan pemilihan saham perusahaan, terutama pada perusahaan tempat mereka bekerja.
Tujuan
pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran dapat mengelola
usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif
stabil. Pemberdayaan ekonomi juga harus memperhatikan pemberdayaan lingkungan
sehingga tidak terjadi eksploitasi yang habis-habisan terhadap sumber daya yang
dapat mengancam kelangsungan generasi-generasi yang akan datang. Begitu juga
agar pemberdayaan ekonomi memperhatikan aspek pemberdayaan spiritual, sehingga
penyebaran porografi baik dalam bentuk VCD, media cetak maupun media elektronik
tidak semakin marak.
2.3 TAHAP-TAHAP
PEMBERDAYAAN
Tahap-tahap dalam pemberdayaan
adalah :
•
Tahap Persiapan (Engagement)
Pada tahap
ini, didalamnya ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu a). Penyiapan
petugas, b). Penyiapan lapangan. Penyiapan Petugas dalam hal ini tenaga
pemberdayaan masyarakat yang biasa juga dilakukan oleh Community Worker, dan Penyiapan
Lapangan merupakan prasyarat suksesnya suatu program pemberdayaan
masyarakat yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non direktif.
•
Tahap Pengkajian (Assessment)
Proses
Assessment yang dilakukan di sini dapat dilakukan dengan individual melalui
tokoh-tokoh masyarakat (key-person), tetapi dapat juga melalui
kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada tahap ini, petugas sebagai agen
perubahan berusaha mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan – flet
needs) dan sumber daya yang dimiliki klien.
•
Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan
(Designing)
Pada tahap
ini petugas sebagai agen perubah (change agent) secara partisipatif mencoba melibatkan
warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara
mengatasinya.
•
Tahap Pemformulasian Rencana Aksi (Desingning)
Pada tahap
ini, petugas membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk memformulasikan
gagasan mereka dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan
pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana.
•
Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan (Implementasi)
Tahap pelaksanaan ini merupakan
salah satu tahap yang paling penting dalam program pemberdayaan masyarakat,
karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam
pelaksanaan di lapangan bila kerja sama antar petugas dan warga masyarakat,
maupun kerja sama antar warga.
•
Tahap Evaluasi
Evaluasi
sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan
masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.
Dengan keterlibatan warga diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam
komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal.
•
Tahap Terminasi
Tahap ini merupakan “pemutusan”
hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dalam suatu program
pemberdayaan, tidak jarang dilakukan. Ini bukan karena masyarakat dianggap
“mandiri” tetapi karena proyek sudah harus diberhentikan karena melebihi jangka
waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak
ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan.
•
PENGERTIAN KEMISKINAN
•
Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan
merupakan konsep dan fenomena yang berwahyu wajah bermata multidimensional
(SMERU). Konsep kemiskinan yang bersifat multidimensional ini kiranya lebih
tepat jika digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan kemiskinan dan
merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia.
Secara
luas, kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh
serba kekurangan : kekurangan pendidikan, keadaan, kesehatan yang buruk, dan
kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (Suharto et.al., 2004).
Kemiskinan
adalah ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk
hidup layak (BPS dan Depsos, 2002:3). Fakir Miskin adalah orang yang sama
sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan
pokok yang layak bagi kemanusiaan (Depsos, 2001).
Dalam hal
kemiskinan mungkin akan berhadapan langsung dengan sistem ekonomi kapitalisme,
feodalisme, atau sosialisme yang di Indonesia sekarang dicari bentuk dan sistem
ekonomi mana yang tidak mengubah kodrat manusia.
Dalam
kemiskinan struktural, ternyata adalah buatan manusia terhadap manusia lainnya
yang timbul akibat dan dari struktur politik, ekonomi, teknologi, dan sosial
buatan manusia. Perubahan teknologi yang cepat mengakibatkan kemiskinan karena
mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yang fundamental. Kemiskinan
diantaranya disebabkan oleh struktur ekonomi, dalam hal ini pola relasi antara
manusia dengan sumber kemakmuran, hasil produksi dan mekanisme pasar.
Kemiskinan
sebagai akibat pola relasi segala bidang sosial, politik, cultural dan
bersama-sama bidang ekonomi, kesemuanya merupakan sub sistem atau sub struktur
dari struktur dan sistem kemasyarakatan. Termasuk didalamnya ilmu pengetahuan
dan teknologi.
•
Faktor-faktor Timbulnya Kemiskinan
Ada beberapa faktor yang menyebabkan
timbulnya kemiskinan yaitu :
•
Pendidikan yang terlampau rendah
Keterbatasan pendidikan /
keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam
dunia kerja.
•
Malas bekerja
Sikap malas merupakan suatu masalah
yang cukup memprihatinkan, karena masalah ini menyangkut mentalitas dan
kepribadian seseorang. Sikap malas ini cenderung untuk menggantungkan hidup
pada orang lain.
•
Keterbatasan Sumber Alam
Kemiskinan akan melanda suatu
masyarakat apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi
kehidupan mereka. Alamiah miskin yang dimaksud adalah kekayaan alamnya,
misalnya tanahnya berbatu-batu, tidak menyimpan kekayaan mineral dan
sebagainya.
•
Terbatasnya Lapangan Kerja
Keterbatasan lapangan kerja akan
membawa konsekwensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal banyak orang
mengatakan bahwa seseorang / masyarakat harus mampu menciptakan lapangan kerja
baru.
•
Keterbatasan Modal
Keterbatasan modal adalah sebuah
kenyataan yang ada di negara-negara yang sedang berkembang. Seorang miskin
sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat ataupun bahan dalam
rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan satu tujuan untuk
memperoleh penghasilan.
•
Beban Keluarga
Seseorang yang mempunyai anggota
keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan
pasti akan menimbulkan kemiskinan karena memang berangkat dari kemiskinan.
Dalam kenyataannya, sistem perekonomian, sistem tata nilai dan sikap manusia
dalam mengolah kekayaan alam yang dikuasai sangat berlainan.
•
Karaktristik Orang Miskin
Masalah
kemiskinan melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia bagi mereka yang
tergolong miskin, kemiskinan merupakan suatu yang nyata dalam kehidupan
sehari-hari.
Emil Salim
mengemukakan, mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan memiliki beberapa
ciri-ciri sebagai berikut :
Pertama,
mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang
cukup, modal atau pun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki mereka sangat
sedikit sehingga kemampuan mereka memperoleh pendapatan menjadi sangat
terbatas.
Kedua,
mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan
ketentuan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanda garapan
ataupun modal usaha. Sementara untuk memperoleh kredit perbankan, mereka tidak
dapat memenuhi syarat, seperti adanya jaminan kredit.
Ketiga,
tingkat pendidikan yang rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka
habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak tersisa lagi waktu untuk
belajar.
Keempat,
banyak diantara mereka yang tinggal di pedesaan dan tidak memiliki tanah.
Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja di luar pertanian. Karena petani
bekerja secara musiman, maka kesinambungan kerja kurang terjamin.
Kelima,
banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak
mempunyai keterampilan (Skill) atau pendidikan.
•
Garis Kemiskinan
Pemahaman
mengenai pengertian kemiskinan juga dilakukan dengan menggunakan tolak ukur.
Tolak ukur yang umum dipakai adalah yang berdasarkan pada tingkat pendapatan
perwaktu kerja. Dengan adanya tolak ukur ini, jumlah dan siapa yang tergolong
sebagai orang miskin dapat diketahui.
Tolak ukur
ini dijadikan sebagai garis kemiskinan, dan penduduk yang pendapatannya berada
di bawah garis kemiskinan ini disebut dengan miskin absolute.
Garis
kemiskinan yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan pokok, bisa dipengaruhi oleh persepsi manusia terhadap
kebutuhan pokok yang diperlukan dan oleh kebutuhan objektif manusia untuk bisa
hidup secara manusiawi. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang
diperlukan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat – istiadat dan
sistem nilai yang dimilikinya.
•
Usaha Menanggulangi Kemiskinan
Salah satu
strategi penanggulangan kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan perspektif
pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial adalah perlindungan
sosial (social protection). Perlindungan sosial adalah skema yang dirancang
secara terencana oleh pemerintah maupun masyarakat untuk melindungi anggotanya
dari berbagai resiko dalam kehidupannya, baik resiko yang timbul dari dirinya
(kecelakaan, sakit, meninggal dunia) maupun yang timbul dari lingkungannya
(menganggur, bencana alam/sosial).
Secara konseptual, perlindungan
sosial mencakup :
•
Bantuan sosial, skema jaminan sosial yang berbentuk
tunjangan uang, barang atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan
berdasarkan “test kemiskinan” tanpa memperhatikan kontribusi sebelumnya.
•
Asuransi sosial skema jaminan sosial yang hanya diberikan
kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya, yakni berdasarkan premi atau
tabungan yang dibayarkannya.
•
Kebijakan-kebijakan pasar kerja (labour market policies).
Kebijakan pasar kerja merupakan kebijakan publik untuk meregulasi dunia kerja
yang dapat menstabilkan hukum penawaran dan permintaan kerja, serta melindungi
tenaga kerja dari resiko-resiko di tempat kerja.
•
Mekanisme dan jaring Pengaman Sosial Berbasis Masyarakat. Di
pedesaan dan perkotaan, terdapat
kelompok arisan, raksa desa, beas perelek, siskamling, kelompok pengajian,
kelompok dana kematian yang secara swadaya, partisipatif, egaliter
menyelenggarakan pelayanan sosial.
Selain
perlindungan sosial, ada juga strategi penanggulangan kemiskinan yang lain.
Strategi penanggulangan yang lain seperti penyadaran, perluasan lapangan kerja,
Kelompok Usaha Bersama (KUB), koperasi.
•
Penyadaran
Peningkatan
kesadaran kaum miskin terhadap kondisi ekonomi diperlukan, antara lain agar
kaum miskin menyadari pentingnya aset ekonomi sekecil apapun yang mereka
miliki.
Melalui
peningkatan kesadaran ini, kaum miskin dapat mengoptimalkan pengelolaan aset
ekonomi yang sedikit itu dengan memaksimalkan hasil. Peningkatan kesadaran
ekonomi dapat juga dilakukan dengan mendiskusikan potensi sumber daya alam dan
potensi tenaga mereka.
Pemupukan
modal diperlukan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan yang
akan mendukung upaya kemandirian. Pemupukan modal dilaksanakan antara lain
dengan menabung, menumbuh kembangkan usaha simpan-pinjam bersama, meminjam uang
dari bank atau sumber lainnya.
•
Perluasan Lapangan Kerja
Pemerintah
pusat menentukan kebijakan perluasan lapangan kerja secara nasional, dan
implementasinya di daerah-daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah
bersama-sama dengan masyarakat.
Perluasan
lapangan kerja ini membutuhkan pemberian pinjaman modal, antara lain petani,
nelayan, peternak, perajin, secara besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia.
Bantuan modal ini disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya
manusia.
•
Kelompok Usaha Bersama
Dalam KUB,
kaum miskin secara bersama-sama menjalankan usaha yang telah disepakati. Dengan
KUB mereka lebih mudah bekerja sama dengan pihak lain.
Metode
kerja seperti ini, dapat juga dilaksanakan di tempat lain, oleh kaum miskin
yang lain dan dengan jenis usaha yang lain. Perangkap kemiskinan bukan hanya
berasal dari bidang ekonomi, sehingga cara melepaskan diri dari perangkap
tersebut tidak cukup hanya dengan kegiatan di bidang ekonomi.
•
Koperasi
Koperasi
juga dapat dimanfaatkan olah kaum miskin untuk meningkatkan usaha dan
pendapatan. Sebelum koperasi terbentuk, calon-calon anggotanya terlebih dahulu
mengikuti pelatihan tentang koperasi.
Pelatihan
ini barang kali memakan waktu satu sampai tiga bulan. Pengurus koperasi dipilih
dari kaum miskin sendiri, dengan pembagian tugas yang jelas antara
masing-masing pengurus. Pada tahap awal, barang kali koperasi ini membutuhkan
pendampingan dari pihak lain yang dapat membantu mereka mengelola koperasi dan
mencarikan mitra kerja.
Kerja sama
antar koperasi dapat dilaksanakan mulai dari skala kecil sampai besar. Kerja
sama antar koperasi ini adalah salah satu upaya strategis untuk memberdayakan
kaum miskin, mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sekaligus
untuk meningkatkan citra koperasi.
•
KERANGKA
PEMIKIRAN TEORITIS
Partisipasi
masyarakat dalam suatu kegiatan sangat mempunyai pengaruh besar. Hal ini dapat
di lihat dari sejauhmana peran dan juga keinginan untuk dapat mengembangkan
kemampuan yang dimiliki. Dalam prosesnya, apabila masyarakat tidak mengikuti
semua program yang direncanakan maka pemberdayaan yang dilakukan tidak berjalan
dengan baik.
Program
pemberdayaan dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di
daerah tertentu. Oleh karena itu, masyarakat yang tergolong miskin sering tidak
mengetahui apa yang sedang dilaksanakan oleh pihak terkait.
BAB III
METODOLOGI
PENELITIAN
3.1 JENIS
DAN SUMBER DATA
•
Jenis
data
Jenis data yang penulis gunakan
adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu dengan melihat peran pemberdayaan
ekonomi masyarakat kampung waena didalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam
mengatasi kemiskinan di kampung waena distrik heram kota jayapura.
•
Sumber
data
Penulis mengunakan data skunder
dimana; data tersebut diambil kantor pemerintah kampung waena distrik heram
kota jayapura.
3.2
POPULASI DAN SAMPEL
a.
Populasi
Adalah
dimana seorang peneliti akan memperoleh hasil penelitiannya sesuai dengan
masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penulis ingin menjelaskan populasi
secara spesifik. Definisi populasi menurut Agustinus Fatem (1996:11), adalah
keseluruhan objek yang terdiri dari makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan,
benda, gejala, nilai tes/peristiwa sebagai sumber daya yang memiliki ciri-ciri
tertentu di dalam suatu penelitian.
Jumlah
populasi pada masyarakat Kampung Waena adalah 2.430 jiwa. Jumlah tersebut terdiri
dari 3 (tiga) Rukun Warga yaitu Marga Modouw, Marga Hendambo dan Marga Ogobue.
Penduduk Kampung Waena di dominasi oleh ketiga marga tersebut, sedangkan
penduduk pendatang sangat sedikit.
b.
Sampel
Adalah
bagian pembukuan dan pelaporan dari instansi terkait yaitu Kantor Pemerintahan
Kampung Waena sebagai sumber data atau informasi yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti dimana menjadi besar jumlah sampel. Definisi sampel menurut
Kartini Kartono (1990:126), adalah wakil dari suatu populasi yang cukup besar
jumlahnya dan representatif terhadap populasi.
Yang
digunakan dalam masyarakat berhubungan dengan aspek sosial ekonomi, pendidikan,
dan pekerjaan di Kampung Waena (Hadari Nawawi, 1983 : 144).
Untuk
mencapai tujuan tersebut maka besar sampel yang dibutuhkan dari keseluruhan
populasi yang diketahui dan yang menjadi sampel adalah 20 kepala keluarga yang
diwakili dari beberapa RW dengan pembagian sebagai berikut :
•
RW 1 berjumlah 10 Kepala keluarga
•
RW 2 berjumlah 5 Kepala keluarga
•
RW 3 berjumlah 5 Kepala keluarga
Jumlah populasi = 20 orang
3.3 TEKNIK
PENGUMPULAN DATA
3.3 Observasi (Pengamatan)
Pengamatan
dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara yang berperan secara
lengkap yaitu dimana pengamatan dalam hal ini menjadi anggota dari kelompok
yang diamatinya. Dengan demikian ia dapat memperoleh informasi apa saja yang
dibutuhkan, termasuk yang dirahasiakan (Dr. Lexy J. Moleong, MA, 2005 : 176).
Dalam
penjelasan teknik diatas, penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan secara
garis besar berdasarkan pedoman observasi secara langsung ke objek penelitian,
sehingga diperoleh gambaran atau informasi tentang situasi dan kondisi sekarang
serta letak geografis dimana penelitian dilakukan guna memperoleh data-data
yang diperlukan.
Aspek
yang diinginkan observasi antara lain : aspek ekonomi, lingkungan, usaha, hasil
pendapatan, pekerjaan dan lain-lain.
3.4 TEKNIK ANALISA DATA
•
Analisa
Data
Di
dalam penelitian terdapat beberapa analisa yang harus diketahui oleh seorang
peneliti sebelum melakukan penelitian. Kedua (2) analisa data yaitu analisa
proses dan analisa deskriptif.
•
Analisa Proses
Analisa
Proses adalah pemberdayaan. Hal ini dikarenakan program yang direncanakan
adalah program pemberdayaan bagi masyarakat.
•
Analisa Deskriptif
Analisa
Diskriptif adalah kemiskinan. Kemiskinan yang ditinjau dari kebutuhan pokok,
tingkat pendidikan, tingkat umur, pekerjaan.
Dari
kedua teknik analisa ini, teknik yang digunakan dalam analisa data yaitu
analisa secara kuantitatif. Teknik ini praktis dan sederhana dan selanjutnya
proses analisa data mengunakan rumus :
F
P
= X 100%
n
Keterangan
:
P
= Persentase
F
= Frekuensi
n
= Jumlah Responden
100% = Nilai Konstan
( Sudjana 1986:49)
3.5 DEFINISI
OPERASIONAL
•
Jenis
Penelitian
Jenis
penelitian yang digunakan dalam rangka meneliti keadaan lapangan adalah standar
ekonomi masyarakat Kampung Waena dan penyebab-penyebabnya yang mempengaruhi
ekonomi masyarakat yaitu disisi ekonomi, lingkungan dan budaya dalam
kemiskinan.
DAFTAR
PUSTAKA
Ahmad Abu
H : 2003 Ilmu Sosial, Rineka Cipta; Jakarta
Bayo
Andrea, Ala : 1996 Kemiskinan dan strategi Memerangi Kemiskinan ,Liberty;
Yogyakarta
Djojo
Hadikusuma, Sumitro : 1998 Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori
Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan
Effendi
Sofian : 1987, Managemen Pembangunan,
Gunung Agung ; Jakarta.
Hikmat
Harry : 2001 Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora Utara; Bandung
Isbandi
Rukminto Adi : 2002 Pemikiran-pemikiran dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial,
Lembaga F.E.U.I; Jakarta
Jakti
Kuntjoro, Dorodjatun (Penyunting) : 1994 Kemiskinan di Indonesia, Raya Grapindo
Persada.
Nawawi
Hadari : 1985, Metode Penelitian Bidang, Gajah Mada Press; Yogyakarta
Nazir Moh
: 1986, Metode Penelitian, Ghalia ; Jakarta
Prijono,
Onny S. Prijono dan Pranarka A.M.W (Penyuting) : 1996 Pemberdayaan Konsep,
Kebijakan dan Implementasi, CSIS ; Jakarta.
Panjaitan
Merphin : 2002 Memberdayakan Kaum Miskin , PT. BPK Gunung Mulia; Jakarta.
Suharto
Edi : 2006, Membangun Masyarakat,
Memberdayakan Masyarakat Rineka Cipta, Bandung.
Suparian,
Parsudi (Penyuting) : 1995 Kemiskinan di Perkotaan, Yayasan Obor Indonesia,
Jakarta.
Soetrisno
Hadi : 1984, Metedologi Research, Yayasan Penerbit Fakultas Psikilogi UGM ;
Yogyakarta
Suryabrata
Sumadi : 1983, Metodologi Penelitian, CV Rajawali ; Jakarta
Sayogyo :
1976, Sebagai Kata Pengantar pada buku : Penduduk dan Kemiskinan ; Bharata
Karya Aksara
Tailor E.B
: 1873, Primitive Culture : Researches Into The Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language,
Art and Custom : Inggris.
