Di Atas Penolakan UP4B Oleh Penduduk Mayoritas Papua ,UP4B Telah Terobos Masuk Ke Papua Untuk Menggoreskan Luka Baru Lagi Di Atas Luka Lama.

AKHIRNYA PROGRAM ( UP4B ) TELAH BERHASIL TERBOS MASUK KE BUMI CENDRAWASIH.

Berkali kali mayoritas papua berdemontrasi menolak penawaran pemerintah pusat pasca dianggap otonomi khusus dianggap gagal. Sebab mereka menilai bahwa sebuah unit percepatan pembangaun papua dan papua barat adalah sebuah kubuh yang memusnakan semua potensi alam maupun manusia di papua. para meter akan hal itu diklaim sebab perjalanan otonomi khusus selama sepuluh tahun berjalan di papua tidak mengaplikasikan sesuai esensi otonomi khusus yakni sasaranya kepada beberapa sector yang keterbelakangan. Namum yang melonjak adalah pemusnahan tokoh tokoh intelektual papua, masyarakat sipil papua yang tidak berdosa serta banyak perusahan ilegal yang masuk ke papua merusak dan mengadopsi potensi unggul yang mengdiami di bumi cendrawasih.

Pemusnahan manusia papua semakin hari semakin tinggi nilai kehilangan/ kematian dari pada standarisasi nilai kelahiran papua khususnya penduduk mayoritas papua secara kolektif. Kematian manusia papua di mata publik dunia internasional semakin menyala dan di samping itu masalah status politik kian tinggi di publik internasional.dalam hal ini pemerintah pusat semakin takut jika papua lepas dari kesatuan Indonesia.

Maka untuk meyakinkan publik internasional persepsi pemerintah pusat telah menerbitkan sebuah kebijakan terhadap program khusus untuk papua di samping otonomi khusus merupakan unit percepatan pembanguan papua dan papua barat dengan peraturan presiden nomor  65 tahun 2011 yang dikepalai oleh Letnan Purnawirawan Bambang Darmono dan di ketuai oleh wapres Budiono.

Program pemerintah pusat yang dikenal dengan unit percepatan pembanguan papua dan papua barat dengan masa waktunya sampai 2014 Telah terobos masuk ke papua di manokwari pada tanggal 16 desember tahun 2011, dan di Biak Numfor pada  minggu 04 maret tahun 2012 telah digelar sosialisasi dan dialog ketua UP4B dengan masyarakat biak numfor.

Kehadiran Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat tidak melecehkan kemampuan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam membangun wilayahnya. Kehadiran unit ini justru membantu optimalisasi koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dan kebijakan untuk menyejahterakan rakyat Papua. Penegasan itu disampaikan Ketua Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono dalam sosialisasi Peraturan Presiden P4B di depan jajaran Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, serta pemerintah kabupaten di dua provinsi itu, Rabu (11/1), di Sasana Krida, Papua. Bambang Darmono mengatakan, misi utama UP2B ialah mendukung koordinasi, sinkronisasi dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga pengendalian dan evaluasi percepatan pembangunan di Papua.

Bantu percepatan

UP4B juga membantu presiden memastikan percepatan pembangunan terwujud. ”UP4B tidak mengambil peran, tugas, dan wewenang pemerintah daerah,” ujarnya. Bahkan, kata Bambang, UP4B berupaya mendorong keterlibatan lebih besar dari orang asli Papua dalam kepemimpinan lokal dan nasional. Penegasan ini menanggapi pernyataan beberapa peserta sosialisasi menyangkut keberadaan UP4B.

Persepsi penduduk mayoritas papua terhadap UP4B

Semua paparan  dari ketau UP4B jika ditelaah sangat bertolak belakangan dengan ideology radikal rakyat akar rumput papua sebab dikalim otonomi khusus berjalan 10( sepuluh) tahun saja gagal apalagi program semata dalam  4 (empat ) tahun. Sangat sosok tahu bambang darmono yang mana dulu berhasil mendamaikan dan membubarkan GAM ( gerakan aceh merdeka) oleh bambang dengan pendekatan kesejahteraan sehingga berhasil. Sehingga kini ketua UP4B mencoba menerobos masuk ke papua menjwab permintaan masalah papua dengan kesejahteraan jelas bertolak belakangan persepsi dengan rakyat papua yang sedang hidup merana di bumi cendrawasih.

Perlu diketahui bahwa yang menerima kedatangan UP4B di papua di manokwari dan biak numfor adalah di kalangan elit politik dan birokrat papua sebagai jaringan pemerintah pusat saja bukan dari masyarakat mayoritas papua secara kolektif.

Bahan pikir

Maka untuk mengatasi masalah papua diklaim kepada pemerintah papua baik elit politik maupun birokrat dimungkinkan mengadopsi harapan kerinduan rakyat papua. jangan hanya karena kepentingan pribadi dan mencari nama baik di muka pemerintah pusat saja menginjak aspirasi rakyat papua. apakah rakyat papua sementara ini sedang merindukan kesejahteraan atau kebebasaan total dari imperialisme dan kolonialisme yang  sedang berlansung sekarang.perlu diketahui juga bahwa dalam asas desentralisasi telah lahir otonomi khusus yang mana membangun sesuai prakarsanya dengan memperhatikan aspirasi dari rakyat akar rumput selama dua puluh lima tahun. ( 25 ). Apakah penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka kebebasan sudah terdobrak isolasi isolasi di bumi cendrwasih, tentu tidak . maka coba mengaca dengan diterbitkan perpres nomor 65 tahun 2011 dalam itu termuat masa UP4B adalah empat tahun. Dalam empat tersebut bisahkah terdobrak segala isolasi – isolasi yang tersendat sedangkan dalam sepuluh tahun saja gagal.

Kembali lagi ke otonomi khusus adalah yang di anggap sebuah momentum yang strategis sebab tuan di atas negerinya sendiri adalah orang asli papua perdasus menjamin. Dalam itu juga percaya ful bahwa kondisi demografis terhadap nilai – nilai ekonomis, budaya, sosial, agama, dan kondisi geografis pesis para Tuan- tuan dan atau dalam hal  ini semua kepala daerah adalah putra asli daerah mengetahui maka mereka bisah membangun sesuai karakteristik dan kondisi daerahnya yang dimilikinya.

Disini diklaim kepada ketua UP4B berapa tahun lamanya berbaur atau berdomisili di papua sehingga sosok tau  membangun dengan dengan tidak mengetahui karakteristik papua yang benar berdasarkan kondisi rill sedangkan Tuan- Tuan ( kepala daerah) sebagai orang asli papua saja membangunnya gagal.

Oleh karena itu kepada pemerintah pusat juga jangan melakuakn pendekatan dengan segelintir actor saja untuk menjawab masalah mendasar papua tetapi dibutuhkan melihat apa permintaan masyarakat mayoritas papua sehingga penduduk mayoritas papua berdikari ,berdaya saing, berdaya guna, sejahtera dan bahagia di atas kekayaan sendiri.

Oleh ; Frans  Mote.